Karusel sebelumnya karusel berikutnya. Hasil pengawasan dpt e.
Contoh Laporan Pokja Pemutakhiran Data Pemilih Panwascam
Contoh laporan pokja pengawasan dpt. Lampiran lainnya yang dianggap perlu ii. Surat suara yang di terima dari kpud ke ppk 18345 lembar sesuai dpt surat suara tambahan 25 459 lembar total keseluruhan 18804 lembar. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang peraturan perundang undangan pemillukada dan sanksi terhadap pelanggarannya. Pilkada tahapan pemutakhiran. Formulir pengawasan dpt oleh ppl dan rekap panwascam. Hasil pengawasn dpshp d.
Format laporan pelaksanaan bimtek. Rekapitulasi hasil penhitungan suara. Laporan pokja kecamatan. Daftar pemilih tetap dpt desa tambakmekar. Laporan pelaksanaan logistik pilgub kpu bonbol. Pengawasan kampanye dan dpt.
Laporan pengawasan panwascam 2015. Lampiran hasil pengawasan masa kampanye fomulir model a b. Formulir pengawasan dpt oleh ppl dan rekap panwascam. Contoh pembuatan laporan akhir panwascam dalam kegiatan pilkada. Serta divisi pengawasan sosialisasi dan humas yang melibatkan tiga orang komisioner dan staf sekretariat. Lampiran dokumentasi pengawasan masa kampanye d.
Dalam pengawasan panwas kecamatan weru dan juga ppl tidak menemukan mendapat laporan tentang adanya pelanggaran pidana pemilu. Laporan pelaksanaan logistik pilgub kpu bonbol. Laporan pokja tahap 1. Laporan pengawasan panwascam 2015. Melakukan pengawasan langsung secara cermat untuk memastikan bahwa pengumuman dps perbaikan dps rekapitulasi dpt dan penetapan dpt untuk dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu e. Hasil pengawasan dps c.
Contoh laporan akhir pileg. Dpt pemilu legislatif menjadi dasar dps pemilu presiden dan wakil presiden. Silakan dijadikan perbandingan atau inspirasi. Dokumen serupa dengan contoh laporan kegiatan pokja. Contoh sk pengawasan dpt pada pilkada tahun 2018 by bocahip. Contoh laporan kegiatan pokja.
Hasil pengawasan dp4 pencoklitan b. Ppl adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan di tingkat desakelurahan pada tiap tiap pelaksanaan pemilu di indonesia sehingga proses penjaringan calon ppl harus benar benar berpedoman pada azas azas penyelenggaraan pemilihan yakni mandiri transparan adil kepastian hukum tertib kepentingan umum keterbukaan proporsionalitas akuntabilitas efisiensi dan efektifitas sehingga akan. Rekap hasil pengawasan masa kampanye c.